JAKARTA, rakyatrepublika.com – Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan jika seluruh KPU di seluruh Indonesia wajib menjaga netralitas dalam pilkada, pemilu dan pilpres. Tidak boleh berpihak kepada partai tertentu seperti yang terjadi di Jambi.
Bawaslu RI sendiri menyoroti soal video viral teriakan ‘2019 ganti presiden’ di acara KPUD Jambi. “Kalau itu benar dilakukan oleh Bawaslu, maka itu pelanggaran, karena Bawaslu wajib menjaga netralitas,” tegas Rahmat Bagja di Jakarta, saat Senin (23/4/2018).
Untuk itu, Bawaslu RI sudah berkomunikasi dengan Bawaslu Jambi, untuk menegur anggota KPUD Jambi. “Kami sudah minta Bawaslu Jambi untuk menegur KPU Jambi,” ujar Bagja.
Video yang viral itu berdurasi 21 detik. Sebuah acara digelar di sebuah lapangan. Ada panggung dengan latar belakang logo KPU dan tulisan ‘Pemilih Berdaulat Negara Kuat’. Ada beberapa orang berdiri di atas panggung. Seseorang dengan mikrofon lalu bicara.
“17 April, sudah sepakat di 2019 kita ganti presiden?” kata pria itu disambut suara riuh. “Jadi semuanya, sepakat kita 2019 ganti presiden,” katanya lagi.
Ketua KPUD Jambi, Subhan menjelaskan jika teriakan ‘2019 ganti presiden’ di video yang viral terjadi saat parodi yang diadakan Partai Gerindra, dan orang itu bukan berasal dari KPU.
Pada waktu giliran Partai Gerindra menampilkan opera parodi, yang intinya Partai Gerindra mengajak pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS, pada tanggal 17 April 2019.
Di salah satu adegan ditampilkan membuka jaket yang di dalamnya ada kaos yang dipakainya bertuliskan #2019GantiPresiden’ selanjutnya pemain opera tersebut menyampaikan seperti yang ada dalam video,” kata Subhan.
Sehingga apa yang dilakukan di acara KPUD Jambi tersebut bukan orang KPUD Jambi, melainkan aktivis Gerindra.
Reporter : Ahmad Munif Editor : Mella
