Mengungkap Fakta Dibalik Berita

Majelis Hakim Tolak Gugatan 21 ASN Terhadap Richard Cahyadi

0 20

PALEMBANG, rakyatrepublika.com

Sebanyak 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Prabumulih yang menggugat Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Prabumulih, Drs H Richard Cahyadi,M.Sir terkait pemecatan mereka dari jabatan mereka masing-masing, akhirnya ditolak oleh mejelis Hakim PN Klas II Prabumulih yang diketuai hakim ketua, Anak Agung Oka PB Gocara SH MH.

Penolakan dari majelis hakim tersebut terungkap dalam sidang putusan sela yang dibacakan pada Kamis (1/8/2019) yang lalu dimana ke 21 PNS yang mengajukan gugatan diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Yulison Amprani SH MH dan Mujiono SH.

Penasihat hukum ke-21 ASN Prabumulih, Mujiono SH membenarkan putusan tersebut yang merupakan kewenangan dari majelis hakim. “Kita dapat menerima, namun apakah bakal mengajukan banding atau tidak kami harus terlebih dulu berkonsultasi kepada klien kami. Termasuk apakah akan kembali melayangkan gugatan ke PTUN Palembang atau ke PN Sekayu, sesuai isi putusan sela hakim,” katanya.

Sementara itu, Redho Junaidi SH selaku kuasa hukum Drs H Richard Cahyadi M.Si selaku tergugat kepada awak media di PN Palembang Klas 1A Khusus, Senin (5/8/2019), mengatakan bahwa pembacaan putusan sela oleh majelis hakim PN Klas II Prabumulih dengan beberapa alasan dan pertimbangan dari majelis hakim.

“Pertimbangan majelis hakim yang menolak gugatan ke-21 ASN Pemkot Prabumulih ini diantaranya menyatakan perkara ini merupakan kewenangan absolut PTUN Palembang dan kewenangan relatif PN Sekayu. Selain itu, hakim menganggap gugatan para penggugat kabur karena cacat formil yang tidak menyebutkan angka kerugian untuk beberapa nama penggugat,” ujarnya.

Ditambahkan Redho, dengan hasil putusan sela PN Prabumulih ini artinya tidak ada satupun perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan klien kami saat menjabat sebagai Pjs Walikota Prabumulih,” jelasnya.

Redho juga menyebutkan, terkait penerbitan SK pemberhentian ke-21 PNS selaku penggugat dianggap telah sesuai dengan langkah-langkah kebijakan kliennya, sebagai Pjs Walikota yg berpikir utk masyarakat Prabumulih saat itu dan kedepan nantinya.

“Terlebih lagi diduga berdasarkan bukti awal ada ketidaknetralan oknum ASN keberpihakan oknum ASN dalam pilkada saat itu, yang seyogyanya berdasarkan hukum ASN tersebut haruslah netral sebagai pengabdi masyarakat guna menjalankan roda pemerintahan yg baik dan objektif,” pungkasnya. (Mella)

Leave A Reply

Your email address will not be published.