Mengungkap Fakta Dibalik Berita

Undang-Undang KUHP Belum Mengatur Tentang Prostitusi Online

0 18

JAKARTA, rakyatrepublika.com-

Undang-Undang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) belum mengatur prostitusi online. Yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, Vanessa Angel dan lainnya dikenai Pasal  27 ayat 1 UU ITE  tentang penyebaran foto dan vidio asusila, dan bukannya sebagai perempuan yang dilacurkan atau pedila.

Karena itu UU KUHP yang sedang direvisi saat ini harus mengatur baik untuk pelaku, pengguna, dan mucikari. Mantan Gubernur Jatim Soekarwo misalnya minta perempuan yang terlibat prostitusi harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

Sementara itu Gubernur Jatim Khodifah Indar Parawansa meminta penggunanya (laki-laki) yang terlibat juga harus dikenai hukuman yang setimpal. “Jadi, sampai hari ini Polda Jatim pun sulit mengenakan pasal prostitusi online dalam kasus Surabaya itu, karena belum diatur dalam KUHP,” tegas anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil.

Hal itu disampaikan dalam diskusi ‘Akankan Prostitusi Masuk RUU KUHP Seperti Keinginan Polisi’ bersama komisioner Komnas Perempuan Sri Nurherwati dan pakar hukum pidana Usakti Abdul Fickar Hadjar di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Nasir Djamil menceritakan setelah bertemu Polda Jatim itu, jumlah artis dan mantan putri Indonesia yang terlibat jumlahnya mencapai ratusan. Mereka beralasan terjebak gaya hidup; untuk kebutuhan perawatan kecantikan, mencicil rumah, mobil, dan barang-barang branded atau bermerek lainnya yang harganya sangat mahal.

Hanya saja tarifnya bukan Rp 80 juta, tapi setengahnya, dan di bawahnya lagi.  Menyebut harga tinggi itu hanya untuk menjaga eksistensi prostitusi, meskiada juga yang bertarif Rp 150 juta.

Pasca penangkapan di Surabaya memang dunia prostitusi online tersebut sepi, namun bisa ramai lagi di tempat lain. Mengapa? Prostitusi ini sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri. “Tapi, intinya harus diatur oleh UU karena prostitusi ini melanggar etika masyarakat, aturan agama, dan tidak sejalan dengan Pancasila bahwa Indonesia sebagai negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkasnya.

Reporter : Achmad Munif

Editor : Elan

Leave A Reply

Your email address will not be published.