PALEMBANG, rakyatrepublika.com-
Saat ini, Indonesia sedang melewati tahapan untuk mencari pemimpin bagi rakyatnya.
Tidak hanya memilih Presiden sebagai pimpinan tertinggi di level pemerintahan, masyarakat di beberapa daerah tertentu juga dihadapkan dengan pilihan siapa yang bakal menjadi Gubernur dan Walikota serta Bupati di tempat tinggalnya.
Mengumpulkan suara rakyat untuk menunjuk dewan yang akan mewakili rakyat duduk di kursi parlemen, juga merupakan kewajiban masyarakat saat digelar pemilihan legislatif pada tahun 2019 nanti.
Polri yang merupakan ujung tombak penegakan hukum di Indonesia tentunya berperan penting dalam mewujudkan pilkada yang damai, pesta demokrasi tanpa anarkis akibat perbedaan hingga menjadi penyebab perpecahan seperti hanya menjadi khayalan bila tanpa campur tangan Polri yang turut mengamankan dan mengawal jalannya pemilu 2018.
Seperti yang dikatakan salah satu aktivis politik atau biasa disebut sebagai pemain di belakang panggung, bahwa dunia politik adalah ladang pahala bila dilakukan semata-mata untuk rakyat ini memiliki penilaian kalau Polri mampu melakukan tugasnya dengan baik saat diselenggarakannya pesta demokrasi 2018.
Menurutnya, hal ini dikarenakan Polri telah terlatih untuk menganalisa suatu hal atau peristiwa yang akan terjadi sehingga internal Polri telah mempersiapkan diri secara matang untuk membendung bahkan menumpas segala bentuk gangguan keamanan yang berpotensi merusak keutuhan NKRI pada saat pemilu nanti.
“Polri juga tidak akan lengah dengan fokus pada satu masalah saja, saya yakin semua aspek yang memicu terjadinya perpecahan dalam Pilkada akan turut menjadi perhatian Polri. Pengalihan isu apapun tidak akan mempengaruhi Polri untuk menjalankan tugas sebagai pihak yang netral,” ucapnya kala itu.
Contoh lain bahwa Polri telah siap menghadapi situasi apapun adalah tersiarnya informasi kalau Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi, namun hal ini langsung diluruskan oleh Polri bahwa itu tidaklah benar atau sekedar hoax.
Meski hal ini bisa diartikan sebagai salah satu cara oknum tidak bertanggungjawab yang ingin membentuk opini publik bahwa Polri tidak netral dan ikut berpolitik, namun Polri tetap tidak bergeming dan terus menyusun kekuatan dengan menyiapkan personil Polri yang tangguh saat pesta demokrasi rakyat nanti berlangsung.
Semua individu masyarakat tentu berharap, pemimpin yang terpilih akan dapat membawa kesejahteraan bagi Indonesia dan kemakmuran untuk rakyatnya.
Meski mewujudkan hal ini tidaklah mudah, karena banyaknya perbedaan yang ada di setiap hati masyarakat saat menjatuhkan pilihan. Bahkan terkadang berbeda bisa menjadi suatu alasan untuk memicu peperangan, padahal semua tau beda pilihan sebenarnya bukanlah suatu hal yang salah.
Namun, bagaimana cara menyingkirkan perbedaan itulah yang harus diluruskan sehingga tidak mengundang sikap apatis dari kalangan dan kelompok tertentu.
Saat ini terjadi, maka negara akan disibukan tentang kekhawatiran mengenai keamanan negara atau zona nyaman masyarakat pada tempat- tempat yang menggelar pemilu. Polri sendiri tidak bisa fokus pada satu titik masalah saja, Polri tetap harus memantau dan menyelesaikan masalah lain yang ada di pundaknya.
Katakanlah saat Indonesia yang dinyatakan darurat narkoba, dimana negara kita dianggap menjadi tempat empuk bagi cukong narkoba dari negara lain dalam menjalankan bisnisnya adalah juga salah satu yang dapat merusak pesta demokrasi.
Karena, narkoba dapat mempengaruhi psikologi kejiwaan seseorang, baik dalam memilih pemimpin ataupun menjadi seorang pemimpin. Polri menyadari ini sehingga dalam kurun waktu tak lama berhasil mengungkap kasus-kasus besar terkait penyelundupan narkoba, bahkan hingga detik ini Polri terus gencar memerangi sindikat narkoba. Menangkap bahkan tak segan bersikap tegas dengan menembak mati bandar narkoba agar tak merusak generasi bangsa Indonesia.
Lalu kasus penghinaan terhadap suatu agama hingga munculnya teroris yang membabi buta, mengancam keselamatan jiwa berikut menjadi pemicu terpecah- belahnya umat beragama di Indonesia.
Ini juga merupakan pekerjaan rumah bagi Polri untuk diselesaikan meski ditengah pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung nanti, karena tentunya Polri tidak ingin kecolongan oleh tindakan teroris yang menjalankan aksinya saat pemilu.
Untuk itulah, Polri terus melakukan penyelidikan ke tempat-tempat yang diduga merupakan sarang berkumpulnya teroris. Hasilnya, beberapa teroris kembali berhasil ditangkap baru-baru ini bahkan satu diantaranya diamankan saat terduga teroris sedang berada di salah satu masjid bersama keluarganya.
Teroris memang bisa dimana saja, seperti video yang beredar belum lama ini dimana seorang jemaah haji yang hendak membakar Ka’bah dengan cairan bahan bakar yang disimpannya dibalik kain mahrom yang dikenakannya. Namun pria tersebut lebih dulu berhasil diamankan petugas keamanan setempat dan jemaah haji lainnya, sebelum sempat melakukan perbuatannya.
Disisi lain, Polri juga harus dapat menanamkan pemikiran positif pada masyarakat bahwa keamanan saat pesta demokrasi adalah tanggung jawab bersama dan bukan hanya tugas Polri semata.
Dengan bergandengan tangan bersama aparatur negara lainnya dalam menjaga NKRI, Polri telah menunjukan bahwa perbedaan justru dapat menjadi kekuatan untuk mencari pemimpin yang diinginkan dengan mengajak rakyat turut bersinergi dalam mengantarkan pemilu yang jujur dan adil.
Jayalah Polri, Jayalah Indonesia, marilah bersama-sama Polri semua warga Indonesia berperan aktif mengawal pesta demokrasi yang bersih agar dapat menjaga keutuhan NKRI yang tercinta. (Mella)