JAKARTA, rakyatrepublika.com-
Meski sampai hari ini belum ada sanksi yang dijatuhkan oleh Partai Demokrat (PD) bagi kader yang membelot mendukung Jokowi – Ma’ruf Amin, namun ancaman itu terus disampaikan oleh elit PD. Padahal, Gubernur Papua, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB) KH. Zainul Majdi, Deddy Mizwar dan lain-lain sampai hari ini belum mendapat sanksi yang jelas.
“Sanksi itu akan diterapkan seusai dewan kehormatan (Wanhor) mengadakan rapat dengan sejumlah kader yang membelot. Itu tugas Wanhor. Sebagai pembinaan terhadap kader PD yang ada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif,” tegas Waketum Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Menurut anggota Komisi I DPR itu, sanksi yang diberikan kepada kader yang membelot tersebut bentuknya bermacam-macam, tergantung dengan jenis kesalahan yang dibuat. “Sanksi sudah diatur secara dalam AD/ART partai. Sehingga tergantung bobot kesalahannya,” ujarnya.
Keputusan kader Demokrat yang mendukung Jokowi – Ma’ruf Amin akan berpotensi mendapatkan sanksi berat sesuai dengan AD/ART partai. Hanya saja semua sanksi itu akan diklarifikasi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.
“Kalau pelanggarannya berat, maka sanksinya berat dan seterusnya,” pungkasnya.
Reporter : Achmad Munif
Editor : Mella