JAKARTA, rakyatrepublika.com
Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian menjelaskan jika pihaknya sudah menemukan solusi dari kekurangan anggaran blangko e-KTP. Komisi II DPR menyetujui Rp 12,9 miliar dari anggaran yang diajukan Rp 15,9 miliar.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Menurut mantan Kapolri itu, pihaknya sudah menemukan solusi dari kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP untuk tahun 2019. “Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan Kemendagri tetap menggunakan dana yang sudah dialokasikan dengan mengajukan penambahan anggaran ke Kemenkeu sesuai kebutuhan,” jelas Tito.
Tito menjelaskan, jika akar permasalahan kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP tersebut dari trauma para jajaran di Kemendagri atas kasus e-KTP.
Karena itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) takut mengajukan anggaran. “Jujur, teman di jajaran Kemendagri terutama Dukcapil dan Kesekjenan ada rasa trauma dengan kasus e-KTP itu. Maka, prosesnya agak lama karena takut diperiksa KPK” tambah Tito lagi.
Menurut Tito, wajar jika pihak Kemenkeu sangat berhati-hati terkait anggaran e-KTP tersebut, meski dirinya sebagai Mendagri, sudah mendorong Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo dan Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah untuk menghilangkan trauma tersebut.
“Saya sampaikan ke staf, saya apresiasi bahwa semenjak masuknya Plt Pak Hadi, Pak Zudan sebagai dirjen, ini sudah running lagi dan trauma itu sudah mulai harus dihapuskan,” pungkasnya.
Sebelumnya Komisi II DPR menyetujui pergeseran pagu anggaran di Kemendagri tahun anggaran 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp 12,9 miliar, dari yang diajukan oleh Kemendagri sebesar Rp 15,9 miliar, yang akan dialokasikan untuk pemenuhan blangko e-KTP tahun 2019, sebanyak kurang lebih 1,5 juta keping.
Reporter : Achmad Munif