Lubuklinggau – Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe memimpin musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kota Lubuklinggau 2021 dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 di Op Room Moneng Sepati, Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Senin (12/4/2021).
Meningkatkan pemulihan ekonomi dengan pemantapan reformasi birokrasi ini bertujuan menyelaraskan RKPD guna menentukan program prioritas pada tahun 2022.
“Kinerja Pemkot Lubuklinggau sudah sangat baik. Hanya saja kita masih menghadapi pandemi Covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini harus segera dipulihkan sehingga geliat ekonomi kembali bergairah,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau tahun 2019 sebesar 5,60 persen, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan 0,13 persen. Untuk tingkat pembangunan terbuka pada 2019 4,6 persen sedangkan 2020 naik 7,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2019 sebesar 74,80 persen sedangkan 2020 74,78 persen.
Selanjutnya tingkat kemiskinan pada 2019 12,95 persen, pada 2020 12,71 persen, inflasi 2019 2,1 persen, 2020 1,97 persen dengan jumlah penduduk pada 2019 sebanyak 232.299 jiwa sedangkan 2020 (234.166) jiwa.
Wako juga menyampaikan penduduk adalah aset dalam pembanguan ekonomi suatu daerah sedangkan masalah suatu daerah adalah kemiskinan, tetapi khusus Kota Lubuklinggau angka kemiskinan mengalami penurunan.
“ Peranan Musrenbang sangat penting untuk progress pembangunan suatu daerah. Tugas kita adalah mencatat isu-isu strategis, mengatur strategi agar harapan masyarakat dapat tersentuh dan mengatasi masalah yang akan datang,” tandasnya.
Fokus Kota Lubuklinggau saat ini adalah menyukseskan program “Ayo Ngelong ke Lubuklinggau” pada 2022 untuk mendorong kreatifitas daerah dan memacu pertumbuhan lintas sektor khususnya sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan dan investasi dan juga menjadi dasar program kegiatan OPD.
Kepala Bappedalitbang Kota Lubuklinggau, Nobel Nawawi menyampaikan maksud kegiatan ini adalah untuk menyepakati program kegiatan, menyelaraskan dan merumuskan program prioritas guna membuat rancangan RKPD.
Adapun narasumber, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Drs. Sumedi Andono Mulyo,M.A.,Ph.D dan Kepala Bappeda Provinsi Sumsel diwakili Kepala Sub Bidang (Subbid) Pendanaan Pembangunan, H. Dwiva Putra, SP,M.SE.(Mahmud)