Mengungkap Fakta Dibalik Berita

DPR Berharap Nadiem Mampu Atasi Masalah Pendidikan

0 9

JAKARTA, rakyatrepublika.com

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih berharap CEO Gojek, Nadiem Makarim yang sudah dilantik sebagai Menteri Pendidikan yang baru menggantikan Muhajir Effendi, mampu menyelesaikan berbagai masalah pendidikan. Baik infrastruktur pendidikan, guru yang berkualitas di daerah-daerah.

“Salah satu yang menjadi tugas berat Nadiem yang dan diamanahkan langsung oleh Presiden Jokowi adalah sektor pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, khususnya menghadapi dunia kerja. Dimana kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama kemampuan literasi, matematika, dan sains, untuk menjadi dasar bagi pengetahuan dan keterampilan anak untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” demikian keterangan Fikri, di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018 yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sebesar 6,99 juta orang, atau 5,34 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 131,01 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, lulusan SMK menganggur tercatat 11,24 persen, sementara lulusan SMA menganggur mengambil porsi 7,95 persen.

Menurut Fikri, pemerintah menyadari ada target yang meleset dalam program pemerintah lima tahun ke belakang. Terutama terkait revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai solusi untuk menciptakan SDM siap kerja, sekaligus menekan angka pengangguran.

Jumlah pengangguran lulusan SMK juga masih besar dibanding lulusan SMA. Hal itu kata Fikri, karena minimnya daya serap lapangan kerja yang cukup bagi lulusan SMK yang digenjot selama lima tahun terakhir ini. “Jumlah lulusan SMK terus bertambah, tapi minim penyerapan tenaga kerja. Tidak ada koneksi, link and match antara kebutuhan di industri dengan jurusan sekolah yang tersedia,” kata politisi PKS itu.

Selain masalah SMK, menurut Fikri masih terdapat kesenjangan kesempatan bersekolah dan menikmati infrastruktur pendidikan yang sudah digelontorkan APBN dalam lima tahun terakhir.

Data Panitia Kerja Sarpras pendidikan dasar & menengah di Komisi X DPR RI pada 2018 menemukan, masih terdapat 1,3 juta ruang kelas (75% dari total 1,8 juta) di seluruh Indonesia yang rusak. “Dan karena keterbatasan anggaran yang kita miliki, butuh 10 tahun lamanya agar seluruhnya bisa diperbaiki,” kata Fikri.

Selain itu ada masalah pemerataan pendidikan. Menurut data neraca pendidikan daerah 2016 oleh Kemendikbud, anggaran pendidikan dalam APBD hanya dianggarkan kurang dari 10 persen di 33 provinsi. Bahkan di Papua hanya 1,4 persen. Padahal UU mewajibkan alokasi anggaran pendidikan di daerah minimal 22 persen. Dan semua itu belum lagi masalah kondisi di daerah 3T (tertinggal, terdepan , dan terluar).

Belum lagi soal jutaan anak di Indonesia yang putus sekolah. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2019 mencatat, saat ini masih terdapat 4,5 juta anak di Indonesia putus sekolah. Terlepas dari data tesebut campuran atau tidak, angka partisipasi kasar atau murni, tapi ini merupakan realita kondisi anak usia sekolah di Indonesia.

Bongkar pasang kebijakan di sektor pendidikan dalam lima tahun terakhir juga menimbulkan kontroversi di kalangan peserta didik dan masyarakat. Mulai dari isu penghapusan UN, penerapan Full day school, sampai metode zonasi pendidikan. “Seharusnya setiap kebijakan disosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menimbuklkan masalah di masyarakat,” pungkas Fikri.

Selain itu, PR besar Kemendikbud RI lainnya terkait rencana strategis kementerian, yang tertuang dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. “ Rencana Induk, grand design pendidikan kita belum ada. Belum jelas arah pendidikan kita berorientasi pada akademik, profesi atau vokasi?”, imbuh Fikri.

Terkait guru sebagai kunci pencetak SDM berkualitas, tiap tahunnya diperkirakan ada 70 ribu guru yang memasuki masa pensiun, sedangkan pemerintah masih menerapkan kebijakan ketat terhadap pengangkatan ASN. Selain itu, pemerintah daerah terus ditekan agar tidak mengangkat tenaga honorer baru. Kebijakan ini dinilai saling bertentangan dengan kondisi lapangan, yakni kurangnya tenaga guru di sekolah. Bahkan, mantan Mendikbud Muhajir menyarankan untuk memperpanjang masa kerja guru yang telah pensiun.

“Masalah masalah ini sudah cukup kompleks untuk diselesaikan oleh siapapun menterinya, diperlukan komitmen yang besar untuk menjalankan amanah konstitusi, yakni pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, serta pemenuhan anggaran sebesar 20 persen dari APBN,” pungkasnya.

Reporter : Achmad Munif

Leave A Reply

Your email address will not be published.