JAKARTA, rakyatrepublika.com
Menjelang dilantiknya anggota DPR/DPD/MPR RI periode 2019 – 20124 pada 1 Oktober 2019 mendatang, kini sudah lobi-lobi politik untuk pemilihan pimpinan MPR RI. Lobi-lobi itu dilakukan oleh tim sukses anggota DPD RI terpilih.
“Saya mendengar sudah ada lobi-lobi dari anggota DPD RI terpilih yang mau maju sebagai pimpinan MPR RI. Mereka mendatangi rumah-rumah anggota DPD RI baru yang akan dilantik Oktober nanti,” tegas Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi.
Hal itu disampaikan dalam dialog empat pilar MPR RI, “MPR Rumah Kebangsaan” bersama Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Menurut Waketum PPP itu, lobi-lobi itu tidak masalah, selama untuk kepentinagn bangsa dan negara. Sebab, kalau menghalalkan segala cara akan berpotensi terjadi kegaduhan politik baru, dan itu tidak mencerminkan MPR RI sebagai rumah kebansgaan.
Karena itu kata Arwani, figur pimpinan MPR RI yang dibutuhkan adalah negarawan, yang mampu menyatukan masyarakat yang terbelah saat dan sesudah pilpres 2019 lalu. “Selama pilpres ini malah ada pimpinan MPR RI yang ikut larut dalam perpecahan itu, yang seharusnya bisa menyatukan dan bersama-sama membangun keutuhan bangsa ini,” ujarnya.
Ke depan kata Arwani, tugas MPR RI diharapkan lebih baik lagi. Selain memabahs haluan negara semacam GBHN (Garus-Garis Besar Haluan Negara), juga menata lembaga negara agar tak saling bertentangan. “Misalnya antara DPR dengan DPD RI, Kepolisian dengan Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA), Presiden dengan DPR, dan lain-lain,” tambahnya.
Dia berharap pemilihan pimpinan MPR RI nanti diplih secara musyawarah mufakat, sehingga tidak ribut dengan paket dan pasangan ini dengan itu dan lain-lain, yang tidak subtansial.
“PPP well coma saja, siapapun yang akan menjadi pimpinan MPR RI. Juga tak perlu ditambah jumlah pimpinannya dari lima kursi menjadi sembilan atau sepuluh kursi. Kita malu sama rakyat, dan akan membebani anggaran negara,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermonte menilai kepentingan politik di MPR RI tak bisa dihindari, karena semua anggota MPR RI dari partai politik, kecuali anggota DPD RI. Sehingga selama proses-proses itu dilakukan secara transparan dan mengikuti fatsun politik tak masalah.
“Misalnya bagi parpol koalisi yang menang dalam pilpres, ya wajar memiliki kekuasaan lebih besar. Sedangkan yang kalah, ya rela untuk tidak berkuasa. Baik di kabinet maupun di MPR RI. Hanya saja MPR RI itu harus menjadi mercusuar, payung kebangsaan,” demikian Philips di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Conrohnya dengan maraknya politik identitas saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, dengan munculnya penolakan calon pemimpin ‘kafir’ atau non muslim, yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), seharusnya kata Philip, MPR RI berperan penting untuk ambil bagian konstitusional bahwa siapapun dan dari amana pun sebagai warga negara berhak dipilih dan memilih di negara ini.
Sama halnya saat pilpres dan pasca pilpres 2019 lalu. Karena itu, figur pimpinan MPR RI idealnya orang mampu berpikir dan bertindak melampaui partai politiknya agar tidak partisan.
“Itu tantangan terbesar bangsa ini. Harus menjalankan prinsip-prinsip kewarganegaraan, yang sama-sama mempunyai hak politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Tapi, itu dilanggar di pilgub DKI Jakarta maupun pilpres 2019 lalu,” tambah Philips.
Hanya saja kata Philips, menjadikan MPR RI sebagai mercusuar kebangsaan itu membutuhkan keikhlasan dan kebesaran hati elit partai politik.
“Parpol boleh berebut kursi MPR RI, tapi tugas MPR RI adalah menegakkan prinsip-prinsip kewarganegaraan, mengentaskan kemiksinan, perbaikan ekonomi di tengah tantangan global yang tidak menentu dan teknologi digital yang makin canggih. Toh, rebutan kekuasaan itu menyebalkan rakyat, dan sebagai panen bagi parpol,” pungkasnya.
Reporter : Achmad Munif