JAKARTA, rakyatrepublika.com- Pilkada serentak untuk pelaksanaannya sudah ketiga kalinya sejak 2015 sejatinya diharapkan semakin meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Parameter kualitas demokrasi sekurangnya memenuhi tingkat partisipasi jumlah pemilih, penyelenggara dan pengawas pelaksanaan pemilu yang profesional, pemilih yang berdaulat tanpa intimidasi, kampanye produktif yang mengedepankan adu gagasan atau program bukan mengangkat isu SARA serta bebas dari money politic. Demikian yang disampaikan Ketua Umum Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa (Banteng Indonesia), I Ketut Guna Artha.
Lebih lanjut, Guna Artha mengatakan bahwa tanggungjawab dalam pembangunan demokratisasi yang lebih baik bukan semata menjadi tugas penyelenggara pemilu semata.
“Saya pikir membangun kualitas demokrasi yang semakin baik menjadi tanggungjawab semua pihak tanpa terkecuali setiap warga negara yang memiliki hak pilih.
Dimulai dari hulu yakni Undang-undang pemilu produk hasil legislasi DPRRI hingga ke hilir yakni sikap rakyat yang menolak praktik money politic. Undang-undang seharusnya memuat aturan-aturan yang bersifat jangka panjang, penyederhanaan partai politik dengan ketentuan ambang batas parlemen yang berlaku nasional walaupun konstitusi menjamin kebebasan berserikat, penindakan/diskualifikasi atas pelanggaran pemilu termasuk jika menggunakan isu provokatif/SARA yang berpotensi menciptakan konflik horisontal maupun pidana, dan yang tidak kalah penting adalah persyaratan bakal calon kepala daerah yang tidak berpotensi dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu rekam jejak bakal calon menjadi penting,” jelas I Ketut Guna Artha.
Menyikapi masih terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah calon kepala daerah, Ketua Umum Banteng Indonesia mengatakan keprihatinannya.
“Saya sependapat dengan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa money politic merupakan racun demokrasi. Karena money politiclah yang mendorong demokrasi transaksional sehingga menjadikan sejumlah calon kepala daerah harus bermodal besar untuk memenangkan kontestasi.
Apa yang terjadi minggu ini dalam OTT KPK atas Walikota Kendari yang disinyalir terkait dengan Pilgub Sulawesi Tenggara 2018 telah menambah daftar panjang kasus korupsi. Oleh karena itu saya lebih mendukung upaya preventif KPK daripada penindakan agar kasus serupa tidak terjadi berulang-ulang. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi Pileg dan Pilpres secara serentak di tahun 2009.
Karena masalah money politic, pemilu transaksional maka demokrasi yang telah kita bangun ini akan menghalagi orang-orang yang memiliki integritas, kapasitas dan kapabilitas terpilih sebagai pejabat publik jika tidak ditangani dengan serius,” kata I Ketut Guna Artha.
Reporter : Luther