JAKARTA, rakyatrepublika.com-
Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong semua institusi pemerintah menyikapi serius data tentang rumah ibadah yang kemasukan paham radikalisme. Sebagaimana temuan Kemendagri tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila.
“Pemerintah dan semua institusi tidak boleh meremehkan kecenderungan PNS yang menolak Pancasila dan mengikuti radikalisme, harus dicegah sebelum berkembang menjadi kekuatan yang akan merongrong dan mengancam keutuhan NKRI,” demikian tegas Bamsoet, Senin (19/11/2018).
Bamsoet juga menyebut, bahwa data dari Badan Intelijen Negara (BIN) dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga dan BUMN ada sebanyak 41 masjid sudah terjebak paham radikal. Rinciannya sebanyak 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga dan 21 masjid milik BUMN.” Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada presiden,” jelasnya.
Sedangkan hasil survei oleh Kemendagri, lanjut Bamsoet, bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Untuk itu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo, sempat mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.
“Karena itu DPR mendesak pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dua kecenderungan itu, karena jika dibiarkan maka paham akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI. Sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius,”katanya.
Bamsoet menegaskan, dengan mengingat kedua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan.“ Dan yang paling mengejutkan temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila, temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu. Untuk itu DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki,” pungkasnya.
Reporter : Achmad Munif
Editor : Mella