JAKARTA, rakyat Republika.com-
Pimpinan DPR, Badan Legislasi9Baleg), dan pimpinan fraksi sepakat masing-masing komisi menetapkan target legislasi maksimal sebanyak dua undang-undang ( UU) setiap tahunnya.
“Jadi, kami sepakat, dalam satu tahun, 11 Komisi di DPR maksimal mengajukan 22 UU untuk disahkan dalam paripurna DPR,” tegas Ketua DPR Puan Maharani saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi (Pimred) media massa di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Menurut politisi PDI-P itu penetapan target legislasi itu bertujuan agar UU yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. “DPR juga ingin menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih ketentuan antara satu UU dengan UU yang lain,” tambahnya.
Namun demikian kata Puan, masing-masing komisi bisa saja nanti mengajukan satu tambahan UU jika sudah memenuhi target legislasi tersebut. Dengan target itu DPR berharap setiap UU yang dibahas berkualitas dan melibatkan masyarakat agar tak terjadi miskomunikasi.
“Semua RUU yang dibahas harus melibatkan masyarakat termasuk akademisi agar tidak tumpang tindih dan menimbulkan kegaduhan baru,” pungkasnya.