JAKARTA, rakyatrepublika.com – Wakil Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji menilai pembentukan Panitia Khusus Angket Tenaga Kerja Asing (Pansus Angket TKA) hanya akan membuat gaduh DPR RI.
“Pengawasan TKA lebih efektif dilakukan oleh Komisi IX DPR daripada membentuk pansus,” tegas Sarmudji, Kamis (3/5/2018).
Sebab kalau itu dibentuk pansus, kata Sarmudji, gaduhnya dapat tapi tujuannya tidak ada. Apalagi, Komisi IX DPR sudah meminta klarifikasi dari Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri dalam rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu di DPR.
“Jadi, pemerintah sudah menjelaskan secara gamblang mengenai sistem pengawasan TKA sebagaimana yang diminta DPR. Dengan demikian, pengawasan akan lebih efektif dan tak membuat kegaduhan di DPR,” ujarnya.
Selain itu kata Sarmudji, meski DPR ini lembaga poltik, namun tidak boleh mempolitisasi masalah yang sudah dijelaskan menyangkut hajat hidup orang banyak. “Isu itu benar-benar di-clear-kan, didudukkan pada tempatnya,” pungkasnya.
Sebelumnya pada awal pekan ini, Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan Pansus Angket TKA. Penandatanganan usulan dilakukan oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Fraksi Partai Gerindra melalui Fadli Zon juga telah menandatangani usulan pembentukan Pansus Angket TKA.
Reporter : Ahmad Munif
Editor : Mella
