PALEMBANG, rakyatrepublika.com-
Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya (MY) untuk pertama kalinya sejak dilantik menghadiri Rapat Paripurna Istimewa XXVI di DPRD Sumsel, dalam rangka Penyampaian Pidato Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Masa Jabatan 2018-2023, Senin (8/10/2018).
Turut hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut antara lain Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Kapolda Sumsel Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Dirut BPD Sumsel Babel M.Adil, sejumlah Bupati dan Walikota serta Kepala OPD, serta instansi lainnya.
Dalam paparannya, mantan Bupati OKU Timur dua periode ini meminta semua pihak segera merapatkan barisan, untuk bersinergi membangun Sumsel dengan Visi Provinsi Sumsel 2018-2023 Sumatera Selatan Maju untuk Semua.
Selain mengentaskan angka kemiskinan sampai di bawah angka nasional,HD berharap sinergi ini juga mampu mempertahankan capaian kinerja pembangunan yang sudah baik.
” Kita harus bekerja keras lagi untuk mengejar ketertinggalan kita pada capaian kinerja beberapa indikator makro yang belum maksimal,” ujarnya.
Dikatakan HD, Sumsel Maju untuk Semua juga menggambarkan kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal disamping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.
” Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki lima misi salah satunya yaitu membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yabg didukunh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan,” jelasnya.
Misi lainnya, tambah HD, meningkatkan kualitas SDM baik laki-laki maupun perempuab yang sehat berpendidikan, profesional, kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas koruosi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabikitas yang didukung aparatur pemerintahab yang jujur, berintegritas, profwsional dan responsif.
“Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guba percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah,” imbuhnya.
HD menyebutkan, program kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan dengan membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se Sumsel sebagai bagian dari oroses reformasi birokrasi.
“Kami akan menjabarkan visi dan misi tersebut secara lebih detil dan terukur yang akan dicapai selama 5 tahun dalam RPJMD provinsi Sumsel 2018-2023. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamankan bahwa RPJMD harus telah ditetapkan 6 bulan setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk itu kami mohon dukungan dan kerjasama agar RPJMD dapat diselesaikan tepat waktu,” katanya. (Ril)