JAKARTA, rakyatrepublika.com-
Wakil Ketua Fraksi MPR FPPP Saifullah Tamliha meminta elit politik agar mampu meminimalisir isu SARA dalam pilpres 2019, hal ini dilakukan karena bisa mengancam desintegrasi bangsa Indonesia sebagai negara multi etnis.
“Memang sulit menghindari isu SARA, hal ini juga termasuk di Amerika Serikat. Apalagi hukumannya hanya 1 tahun penjara, maka aturannya perlu direvisi agar tak main-main dengan SARA ,” tegas Saifullah Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (7/9/2018).
Hal itu dibahas saat diskusi empat pilar MPR RI tentang Pemilu dan Kebhinekaan bersama Direktur Lima, Ray Rangkuti.“ Semua negara menggunakan pendekatan antara pemerintah dengan pemerintah atau G to G,” ujarnya.
Karena itu, Tamliha berharap agar elit politik bisa menekan isu SARA di Indonesia seperti di Sumatera Utara dimana calon wagub yakni Djarot Saiful Hidayat sementara Sihar Sitorus adalah non muslim, lalu akhirnya dimenangkan oleh Eddy Rahmayadi.
Hal itu lanjut Tamliha, juga hampir terjadi di Jawa Tengah. Meski Ganjar Pranowo muslim, tapi ada upaya ke arah SARA tersebut. Beruntung, wakilnya adalah Taj Yasin yang merupakan putra KH Maimun Zubair. Kalau tidak, Ganjar pun bisa lewat,” ungkapnya.
Dengan demikian, tambahnya, menjeleng pilpres ini kedua kubu capres- cawapres harus sama-sama menghindari SARA dan mendapat perlakuan adil. Khususnya dalam cakupan wilayah kampanye. “Pemilu dan pilpres harus berlangsung adil, fair, dan demokratis,” pungkasnya.
Reporter : Achmad Munif
Editor : Mella