BOGOR, rakyatrepublika.com-
Penyerahan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018, serta Anugerah Dana RAKCA (Penghargaan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Publik) 2017 oleh Presiden RI. Acara tersebut diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).
Anugerah Dana RAKCA tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Badung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Karanganyar, Kota Depok, Kota Semarang, dan Kota Surabaya.
Provinsi Sumsel menjadi salah satu penerima penghargaan Dana Rakca karena dinilai memenuhi berbagai kriteria utama penerima Dana Rakca Award, diantaranya pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP atau WDP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan bisa menetapkan Perda APBD tepat waktu.
Hasil dan dan capaian tersebut menjadi dasar penghitungan Dana Insentif Daerah (DID) 2017 yang didasarkan pada kinerja keuangan daerah, melalui pendekatan yang mengedepankan tiga indikator, yaitu kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan. Sebagai peraih Anugerah Dana rakca 2017, Pemerintah provinsi Sumsel mendapatkan alokasi DID sebesar Rp. 64,75 Milyar.
Anugerah Dana Rakca 2017 diberikan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan layanan dasar publik dan perekonomian daerah.
Melalui Dana Rakca Award diharapkan dapat mendorong daerah untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam membangun daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing masing untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Selain acara penyerahan Anugera Dana Rakca, lalu kumudian dilanjutkan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Acara penyerahan DIPA kepada seluruh gubernur se-Indonesia ini
Melalui penyerahan DIPA 2018, Presiden Jokowi menyebutkan agar para menteri dan kepala daerah tetap berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas pokok mereka serta saling sinergi dalam menjalankan tugas.
“Saya ingin mengingatkan, kita semua harus fokus bekerja. Saya minta agar terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran,” jelas Jokowi.
Dikatakan Jokowi, untuk kepala daerah menjaga iklim investasi di daerah masing-masing dan juga harus memberi jalan mulus untuk investor. “Permudahlah sektor swasta untuk mendapatkan perizinan,” ungkapnya
Untuk diketahui, Belanja Negara telah ditetapkan sebesar Rp2.220,7 triliun. Rinciannya adalah belanja kementerian/lembaga sebesar Rp847,4 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp607 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp706,2 triliun, serta dana desa sebesar Rp 60 triliun. Target pendapatan negara dipatok sebesar Rp1.894,7 triliun sehingga besaran defisit diperkirakan sebesar Rp325,9 triliun. Di sisi lain, belanja negara pada tahun 2018 akan diarahkan untuk program pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga fokus untuk memerangi pemborosan, ketidakefisienan, korupsi, dan kebocoran anggaran negara. “Fokus pertama mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan pemerataan. Kalau dilihat dari anggarannya (dialokasikan) sebesar Rp283,7 triliun.
Sedangkan fokus pembangunan nasional yang kedua adalah infrastruktur yang dialokasikan meningkat menjadi Rp410,7 triliun pada 2018. Kemudian belanja sektor unggulan dialokasikan sebesar Rp34,8 triliun, reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat sebesar Rp365,8 triliun, serta pertahanan keamanan dan demokrasi sebesar Rp220,8 triliun. (ril)