PALEMBANG, rakyatrepublika.com-Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar menyebutkan bahwa setelah pelaksanaan Asian Games 2018, pengelolaan Light Rail Transit (LRT) Sumsel akan diupayakan tidak lagi mengandalkan subsidi melalui APBN, melainkan akan dibentuk badan usaha pengelolanya.
Menurut Nasrun, saat ini sudah di bentuk 4 tim pelaksana yang akan mengerjakan terkait pengelolaan LRT, pertama tim inventarisasi aset, tim bisnis plan, tim kelembagaan, dan tim intergrasi antar moda transportasi. Tim tersebut akan segera mulai bekerja dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Dirjen Perkeretaapian.
“Yang terpenting, target kita paling tidak sudah bisa memberikan kesimpulan tentang badan pengelola LRT sendiri bentuknya seperti apa. Penekanan saya, pengelolaan LRT Sumsel pada saatnya nanti PT. KAI hanya sebagai operator operasional dan mayoritas pengurusan dan pengelolaannya dikelola Pemerintah Provinsi Sumsel bersama Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin yang mempunyai kepentingan terhadap area itu,” kata Nasrun eusai mempimpin rapat koordinasi pembahasan pengelolaan aset Kereta Api Ringan / LRT Sumsel pasca Asian Games tahun 2018 serta membahas konsep kajian Transit Oriented Developmen (TOD) dan Financial Model LRT Sumsel bersama Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub dan instansi terkalit lainnya di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Jum’at (23/02).
Nasrun Umar mengatakan, pada rencana jangka pendek dibangunnya LRT untuk persiapan menghadapi Asian Games di Palembang, kemudian setelah Asian Games akan menjadi transportasi reguler di Palembang. Menurutnya, sebagai transportasi baru tentu mempunyai tantangan dalam pengelolaannya, seperti apakah cukup atau tidaknya hasil penjualan tiket untuk membiayai operasional dari LRT itu sendiri.
“Makanya hari ini kita lakukan rapat ini. Tadi saya sudah minta kepada semua tim yang terlibat dalam pengelolaan LRT ini untuk segera berkerja dan memberikan laporan rutin setiap minggunya,” ujanya
LRT Sumsel sendiri merupakan kebanggaan masyarakat Sumsel berkat komitmen Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang berhasil menarik pelaksanaan pembangunan LRT di Sumsel melalui persaingan bersama 8 Provinsi lainnya yang juga menginginkan pembangunan LRT di daerahnya.
“Saya ingin bercerita, satu bulan sebelum dilaksanakan pembangunan LRT Desember dua tahun lalu, saya kumpulkan semua instansi terkait pembangunan ini, dan saya minta semuanya memberikan kontribusi baik instansi pemerintah maupun swasta dan Alhamdulillah semua permasalahan satu persatu dapat di atasi. LRT ini menjadi Icon bagi kita masyarakat Sumatera Selatan. Delapan Provinsi lain juga memperjuangkan LRT ini, tapi alhamdulillah kita Sumatera Selatan yang mendapatkannya,” ungkap Nasrun.
Di kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub, Zulmafendi mengatakan, saat ini sudah dibentuk tim mulai dari Dirjen, Sekda Provinsi Sumsel, Sekda Kota Palembang dan Sekda Kabupaten Banyuasin masuk sebagai pengarah pada tim pengelolaan LRT Sumsel.
“Di dalam tim tersebut juga terdapat koordinator baik penataan Aset, Pengelolaan Aset, Bisnis Plan dan lainnya. Saya sendiri ditunjuk sebagai pelaksananya,” jelasnya.
Terkait tarif LRT, Zulmafendi mengatakan, saat ini sedang dilakukan pembahasan di Kementerian Perhubungan. Menurutnya, sesuai dengan aturan bahwa LRT Sumsel jenis layanannya adalah angkutan perintis sehingga operasionalnya akan disubsidi melalui APBN.
“Saat ini untuk tarifnya sedang kita bahas, nanti akan ditetapkan melalui keputusan Menteri Perhubungan, yang namanya perintis pasti mendapatkan subsidi, besarannya juga sedang dibahas kurang lebih pertahunnya sekitar Rp100 miliar untuk keseluruhannya termasuk pemeliharaaan,”pungkasnya. (ril)
Editor : Arman