Palembang, RakyatRepublika.com –
Sultan Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja,S.H.M.Kn mengharapkan kepada pemerintah yaitu pihak Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI dan Perperpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk ikut memperhatikan nasib manuskrip-manuskrip yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan (Sumsel) yang mulai rusak.
“Bagaimana peran serta perpusnas, Perpustakaan daerah Sumsel dan kita semua untuk ikut melestarikan manuskrip yang ada ini, salah satunya yang ada di kami, apakah kita membuat MoU bersama untuk Palembang dan Sumatera Selatan khususnya , karena yang saya ketahui manuskrip itu bukan hanya menggunakan bahasa Arab Melayu tapi juga bahasa Kaganga, bahasa uluan, itu harus mulai kita lestarikan,” kata SMB IV saat Talk Show Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat oleh Perpustakaan Nasional RI serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perpustakaan Nasional RI dengan Pemprov Sumsel dan Perguruan Tinggi Se- Sumsel yang diselenggarakan di Griya Agung Palembang, Kamis (8/4).
SMB IV mengaku prihatin dengan kondisi ini lantaran banyak yang tidak tahu, kalau penyimpanan manuskrip ada dalam karung ada juga disimpan diatas atap rumah, dan membuat manuskrip itu rusak dan sehingga tidak diketahui isinya.
“ Kita sedih kenapa, karena orang yang menulis ini minta ini dibaca, makanya saya membuka diri apabila ada yang melakukan digitalisasi manuskrip kuno kami, kami dipersilahkan, kami tidak pernah menahan, silahkan , karena semoga menjadi amal jariah buat yang menulisnya,” kata pria yang juga seorang notaris dan PPAT ini.
Selain itu SMB IV menegaskan kalau Kesultanan Palembang Darussalam mengharapkan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah Sumsel dan masyarakat ikut juga melakukan pendataan digitalisasi terhadap naskah-naskah yang dimiliki Kesultanan Palembang Darusalam dengan tangan terbuka.
Sedangkan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Beni Kurniadi memberikan pujian untuk Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) atas komitmennya dalam meningkatkan budaya baca masyarakat melalui pemenuhan sarana dan prasarana literasi, mengingat dari 34 provinsi di Indonesia, hanya Provinsi Sumsel yang dinilai serius dibuktikan dengan dipisahnya antara Dinas Perpustakaan Daerah dan Dinas Kearsipan Daerah.
“Ini upaya serius yang lakukan Pemprov Sumsel dalam hal urusan literasi. Belum ada di Provinsi lain di Indonesia yang seperti ini,” katanya.
Menurutnya, Perpustakaan Nasional RI memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina, fasilitas penelitian, kelestarian, perpustakaan rujukan, perpustakaan arsip.
“Data tahun 2020 ada 253.809 perpustakaan di Indonesia. Dari jumlah tersebut hanya 2 persen saja yang memenuhi standar nasional perpustakaan,” katanya.
Dengan keadaan tersebut, ungkapnya, diperlukan upaya serius yang dilakukan pemerintah dalam memberikan fasilitas perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan Nasional.
“Kita apresiasi Pemerintah Provinsi Sumsel yang terus berupaya memberikan akses layanan bacaan bagi masyarakat hingga ke desa-desa,” katanya.
Wakil Gubernur Sumsel, Ir H Mawardi Yahya mengatakan, pemberian fasilitas bacaan dalam bentuk literasi perpustakaan terus dilakukan pemerintah, termasuk penyediaan pojok baca digital dipusat-pusat layanan fasilitas umum.
“Pemerintah provinsi peningkatkan indeks literasi. Indeks ini mengukur sampai kemana semangat masyarakat dalam membaca,” ucapnya.
Dijelaskan Mawardi, untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam hal penyediaan fasilitas baca. Bahkan pemerintah telah berupaya melakukan pemenuhan literasi baik dalam bentuk fisik buku maupun dalam bentuk bacaan digital ditingkat Kabupaten/kota hingga tingkat desa.
“Kita telah menyiapkan pojok baca di terminal penumpang bandara, stasiun kereta api. Hingga pusat wisata dan layanan publik. Upaya Pemprov ini juga mulai diikuti oleh Kabupaten/kota,” tandasnya.
Kadis Perpustakaan Provinsi Sumsel, Fitriana, S. Sos, M.Si mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menggiatkan literasi pada semua sektor masyarakat, meningkatkan pentingnya perpustakaan, serta mengapresiasi insan komunitas masyarakat dan pemerhati gerakan gemar membaca dan literasi.
“Peningkatan literasi membutuhkan keseriusan dalam pencapaian dan pengembangan literasi sebagai kunci terbangunnya SDM berkualitas. Maka dibutuhkan penguatan peningkatakan indeks literasi melalui kebijakan-kebijakan ke arah penguatan Sumber Daya kelembagaan dan perpustaakan,” katanya.
Pemprov Sumsel telah melakukan b erbagai upaya telah dilakukan peluasan terhadap layanan literasi di daerah perbatasan dan pelayanan ruang publik. Dispustaka Sumsel juga menyediakan pojok-pojok baca di stasiun, kantor pemerintah, dan perpustakaan keliling ke rumah-rumah panti asuhan, dan kerjasama penyediaan mobil perpustakaan keliling.
Dan melaksanakan berbagai kegiatan literasi perpustakaan di Sumsel. Upaya-upaya ini membutuhkan dukungan semua pihak.
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mendukung dan mengapresiasi setiap upaya peningkatan tradisi literasi masyarakat Palembang , DPRD Sumsel menurutnya akan mendukung dalam bentuk mensuport anggaran di DPRD Sumsel.
Duta Literasi Sumsel, Hj Percha Leanpuri, B. Bus, M.B.A mengatakan, gerakan literasi tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali tap i harus berkelanjutan dan kemauan dari setiap instansi sendiri untuk menggerakkan ini agar lebih serius.
“Gerakan ini kita sesuaikan dengan potensi dan juga trend yang ada di masyarakat sekarang khususnya generasi muda,” katanya.
Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang secara langsung, dan secara virtual 5000 orang. Penandatangan MoU dalam kegiatan ini diikuti oleh perwakilan 28 PTN dan PTS di Sumsel.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Sultan Palembang , Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja,S.H.M.Kn , Ketua DPRD Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, , Duta Literasi Sumsel, Hj Percha Leanpuri, B. Bus, M.B.A., dan rektor Unsri, Prof Dr Ir H Anis Saggaf, MSCEZ. Turut hadir Ketua TP PKK Sumsel, Hj Feby Lustia Herman Deru, dan Kadis Perpustakaan se-Sumsel.(DUD)