RakyatRepublika – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menanggapi pernyataan mantan Wakapolri, Oegroseno, terkait perbedaan penggunaan materai pada ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Sebelumnya, Oegroseno menyinggung perbedaan nominal materai antara ijazah Jokowi yang menggunakan materai Rp100 dan ijazah almarhum Bambang Rudy Harto, rekan Jokowi sesama alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985, yang disebut menggunakan materai Rp500.
Menanggapi hal tersebut, Dian menegaskan bahwa Oegroseno bersikap tenang dan tidak terprovokasi saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta dalam sidang Citizen Lawsuit (CLS), Selasa (13/1/2026).
“Sebagai saksi Pak Oegrosono tidak terpancing,” ujar Dian di X @DianSandiU, Kamis (15/1/2026).
Dian menekankan bahwa perbedaan nominal materai bukan persoalan substansial yang dapat menggugurkan keabsahan dokumen resmi.
Menurutnya, pada masa itu, penggunaan materai berbeda merupakan hal yang lumrah dan sepenuhnya berada dalam ranah kebijakan institusi atau fleksibilitas administrasi.
“Adapun soal materai, ada yang 100 dan 500, memang begitu adanya. Nominal materai tersebut adalah kebijakan institusi atau fleksibilitas administrasi. Sama sekali tidak memengaruhi keabsahannya,” jelas Dian.
Oegroseno sebelumnya menilai penyitaan ijazah Jokowi tidak lazim jika ditinjau dari perspektif hukum.
Ia menjelaskan bahwa barang bukti dalam proses hukum harus memiliki keterkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana, dan membedakan antara barang bukti dan barang titipan.
Dalam persidangan terungkap bahwa ijazah asli Jokowi hingga kini belum dihadirkan.
Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menyatakan dokumen tersebut masih berada di penguasaan Polda Metro Jaya untuk keperluan penyelidikan dugaan fitnah yang menjerat Eggi Sudjana dan pihak lainnya.
Selain menyentuh aspek materai, Oegroseno juga menyoroti perbedaan pas foto pada ijazah Jokowi dengan penampilan Jokowi yang pernah ia temui, serta mengkritik istilah “identik” yang sebelumnya digunakan Bareskrim Polri dalam menjelaskan dokumen pembanding.
“Dokumen itu otentik, bukan identik. Identik itu tanda tangan,” tegas Oegroseno. (**)
