PALEMBANG, RAKYAT REPUBLIKA, –Sikap bertolak belakang diperlihatkan pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam merespons bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung Kota Palembang dan sekitarnya. Saat masyarakat berjuang menghirup udara bersih, perbedaan kontras muncul dari cara pandang sang wali kota dan wamen.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH), Diaz Faisal Malik Hendropriyono, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Palembang. Diaz mengakui bahwa buruknya kualitas udara akibat karhutla merupakan persoalan serius yang belum terselesaikan secara optimal oleh pemerintah.
“Makanya, ya, kami mohon maaf kepada masyarakat Palembang dan semua masyarakat ini bisa terjadi,” ujar Diaz saat ditemui usai meninjau kondisi di Palembang, Rabu (7/10/2026).
Diaz menegaskan, pemerintah pusat tidak tinggal diam dan terus berupaya keras memadamkan titik api demi memulihkan kualitas udara di Sumatera Selatan.
“Bagaimanapun caranya dan dengan keadaan hari ini, kami harus kerja keras supaya masyarakat bisa menikmati udara yang baik. Untuk masyarakat, biarkan kami bekerja lebih baik,” tegasnya.
Di tengah memburuknya indeks standar pencemar udara (ISPU), Diaz mengimbau masyarakat untuk tetap melindungi diri. “Semoga masyarakat tidak harus memakai masker. Tapi selama kondisi belum membaik, jangan lupa pakai maskernya,” imbau Diaz.
Pernyataan bersahaja Wamen LH ini amat kontras dengan respons Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Beberapa hari sebelumnya, saat ditanya mengenai pekatnya asap yang mengepung wilayahnya, Ratu Dewa justru melontarkan pernyataan santai.
“Kalau saya sebenarnya sih ya, sampai sekarang tidak ya, karena mungkin saya enjoy-enjoy saja,” kata Ratu Dewa, Senin (5/10/2026).
Pernyataan ‘enjoy’ dari pimpinan daerah tersebut memicu sorotan publik. Di saat warga harus bertaruh kesehatan, meliburkan anak sekolah, hingga terancam ISPA, sikap santai sang wali kota dinilai kontradiktif dengan realitas di lapangan.
Perbedaan nada bicara ini memperlihatkan kontras yang tajam: pemerintah pusat memilih berendah hati dan meminta maaf atas kekurangan yang ada, sementara pemerintah daerah terkesan menganggap enteng dampak bencana asap yang nyata-nyata merenggut hak warga atas udara bersih.(Cndekia)
