PALEMBANG, rakyatrepublika.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,Edhy Prabowo mengajak seluruh KKP membahas 29 peraturan yang ada di KKP untuk di Revisi.Hasil Evaluasi itulah akan menghasil kan yang terbaik untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Saya tidak mau Populer, tetapi yang terpenting saya ingin rakyat khususnya nelayan bisa sejatera dan tersenyum lebar menikmati hasil mereka sendiri dalam mengolah kelautan,”ujar Edhy Prabowo menyampaikan saat menghadiri Penandatanganan MoU Dirjen Perikanan Tangkap, KKP, M. dengan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) di Hotel Wyndham OPI, Jakabaring, Palembang, Senin (27/1/2020).
Turut pula Hadir pada kegiatan tersebut tersebut Dirjen Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar, Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA., Gubernur Sumsel diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Ir. Widada Sutrisna., A.Pi.,M.Si.
Edhy Prabowo Menegasakan Hebatnya ide gagasan atau hebatnya teknologi kalau tanpa komunikasi tidak akan ada apa – apanya,maka dari itu saya mengajak seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan se Indonesia yang hadir untuk menyatukan kesepakatan kedepan tentang kemajuan sektor kelautan dan perikanan.
“jika jalur komunikasi sudah terbuka antara KKP dengan Pemerintah daerah di Indonesia,maka permasalahan yang dihadapi rakyat khususnya nelayan di berbagai daerah diseluruh Indonesia dapat segera diselesaikan.persoalan yang mendasar bagi nelayan tangkap hampir diseluruh wilayah di Indoensia adalah kurangnya Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Saat ini sudah dibangun 538 Pelabuhan yang sudah dibangun maupun akan dibangun namun walaupun masih banyak kekurangannya. Untuk itu KKP terus membuka diri seluas-luasnya bagi Rakyat untuk menyampaikan aspirasi maupun kendala yang dihadapi,seperti masalah rakyat di bidang bahan bakar ini.
“Kita harus mengetahui dan menyelesaikan apa yang menjadi kendala rakyat saya minta seluruh jajaran KKP serius menyelesaikan permasalahan ini,” Tandasnya.
Reporter : Chairul Anwar