Palembang, RakyatRepublika – Suatu kebijakan atau langkah kerja mungkin dinilai sudah benar secara regulasi, namun jika dieksekusi dengan cara yang kurang tepat, hasilnya justru bisa berdampak negatif di tengah masyarakat.
Pesan tersebut ditekankan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Syafitri Irwan, saat memimpin prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan lima pejabat di Aula Kanwil Kemenag Sumsel, Kamis (29/10/2026).
Prosesi pelantikan ini turut dihadiri oleh para Kepala Bidang, Pembimas, Kepala Kantor Kemenag Kota Palembang, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kanwil Kemenag Sumsel Emilia Syafitri Irwan beserta jajaran pengurus, serta para Ketua Tim Kerja di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel.
Adapun lima pejabat yang diamanahkan mengemban posisi baru meliputi promosi, rotasi, dan mutasi jabatan. Mereka adalah Mistari Ulfa sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Palembang, Titi Oktarina Sambadha sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kemenag Kota Palembang, Muslimin sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kabupaten Musi Rawas, Emil Fachruzi sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta Dewi Pusdikawati sebagai Pengawas Jenjang Ahli Madya Kantor Kemenag Kota Palembang.
Jabatan Adalah Amanah dan Ruang Pengabdian
Dalam arahannya, Syafitri menegaskan bahwa dinamika perpindahan jabatan seperti rotasi, mutasi, maupun promosi merupakan hal yang lumrah dalam sistem penataan kepegawaian dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Setiap ASN Kementerian Agama memiliki hak dan kewajiban yang melekat sesuai dengan tugas serta kewenangannya sebagai abdi negara.
“Promosi, rotasi, maupun mutasi adalah hal yang biasa dalam sistem kepegawaian kita. Ketika ditugaskan dan diberi amanah oleh instansi pemerintah, maka tugas tersebut harus disanggupi, disambut dengan baik, dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh,” tegas Syafitri Irwan.
Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan membawa konsekuensi tanggung jawab moral dan profesional, sehingga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik harus selalu dijaga di manapun mereka ditempatkan.
Lebih lanjut, Syafitri mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak hanya berorientasi pada aturan administratif semata, tetapi juga memperhatikan etika komunikasi dan pendekatan humanis dalam menjalankan kepemimpinan. Menurutnya, cara penyampaian kebijakan yang keliru dapat merusak esensi kebaikan dari program kerja itu sendiri.
“Karena itu, penting bagi kita untuk selalu memanusiakan orang lain, menghindari rekayasa atau manipulasi, serta senantiasa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pimpinan agar apa yang kita laksanakan betul-betul dipahami dan membawa maslahat,” pesan Syafitri.
Mengakhiri arahannya, Kakanwil mengajak seluruh pejabat baru untuk cepat beradaptasi, memahami batasan kewenangan di tempat tugas yang baru, serta mampu menjaga keseimbangan antara dedikasi profesional di kantor dan keharmonisan kehidupan keluarga demi terwujudnya layanan keagamaan yang semakin berkualitas di Sumatera Selatan.
