JAKARTA, RakyatRepublika – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin menyebut ada indikasi elit partai politik dan pejabat legislatif memiliki banyak dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Untuk itu ia mendesak pemerintah melakukan audit secara menyeluruh.
Boyamin bahkan menengarai ada pejabat eselon II memiliki lebih dari 100 SPPG. Ia akan menyampaikan temuan bari tersebut kepada Kejaksaan Agung dan Kepala BGN Nanik S Deyang.
“Dengan harapan apa? Oknum ini dipecat. Karena harusnya dia tidak konflik kepentingan, tidak boleh punya dapur umum, tapi nyatanya malah punya dapur umum. Dan jumlahnya ternyata tidak kira-kira, ini di atas 100 dapur umumnya,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Boyamin mengungkapkan temuan yang akan diserahkan kepada Kejagung merupakan data tambahan untuk memperkuat penyidikan yang sedang berjalan.
Pada Selasa (9/6/2026) lalu ia menyerahkan laporan pejabat setara eselon I punya 20 dapur MBG. Laporan tersebut disertai data rinci berupa nama dan titik koordinat lokasi dapur yang diduga bermasalah.
“Saya hanya menambahi data, laporan awal ditemukan oleh penyidik Kejagung,” ujar Boyamin.
Ia mengingatkan pejabat tersebut seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, penyimpangan dalam program MBG ini diduga terjadi sejak awal karena berkaitan dengan pimpinan BGN Selain itu penyimpangan juga terjadi dalam pengadaan.
Boyamin menyebut terdapat dua klaster pejabat yang dilaporkan, yakni eselon I dan eselon II. (*)
