RakyatRepublika – Media cetak terkemuka asal Belanda, de Volkskrant, menerbitkan sebuah analisis mendalam terkait kondisi perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan utama edisi Rabu, 29 Juli 2026, yang ditulis oleh jurnalis Noël van Bemmel di halaman 19 kolom Ekonomi, harian berpengaruh tersebut mengangkat tajuk bernada krusial: “Is Indonesië op weg naar bankroet?” atau “Apakah Indonesia Sedang Menuju Kebangkrutan?”. Laporan tersebut membedah indikator makroekonomi domestik, gejolak sektor ketenagakerjaan, hingga efektivitas strategi pembangunan yang diusung oleh pemerintah.
Ancaman kemerosotan ekonomi yang disorot oleh harian Belanda tersebut dibantah secara tegas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan publik. Di hadapan khalayak, Kepala Negara menepis tuduhan bahwa Indonesia sedang berada di ambang krisis finansial. Presiden bahkan menggunakan retorika bernuansa historis dengan menyebut para pengkritik kebijakan ekonominya sebagai “Londo Ireng” atau “Belanda Hitam”—istilah Jawa yang secara historis mengacu pada tentara bayaran asal Ghana dalam pasukan kolonial, yang kemudian juga disematkan kepada warga pribumi yang memihak Belanda pada masa perang kemerdekaan.
“Mereka masih ada sampai sekarang, yaitu mereka yang mendengarkan orang Belanda,” ujar Presiden Prabowo dengan nada sindiran tajam saat merespons berbagai kritik yang mengemuka. Dalam pidatonya pekan lalu, ia mengilaskan bahwa klaim mengenai keruntuhan ekonomi nasional yang dilontarkan pihak oposisi atau pengamat luar negeri tidak pernah terbukti secara faktual. “Mereka mengklaim selama berbulan-bulan bahwa Indonesia akan runtuh. Katanya akan terjadi pada bulan April, lalu Mei, Juni, Juli… Tapi tidak ada yang terjadi!” tegasnya.
Meski demikian, laporan de Volkskrant menggarisbawahi adanya kontras tajam antara narasi optimis pemerintah dan realitas di lapangan. Narasi ketahanan ekonomi yang disuarakan istana kini berhadapan langsung dengan rentetan sinyal merah di pasar keuangan, tekanan fiskal, serta gelombang pemutusan hubungan kerja yang melanda berbagai wilayah tanah air.
Rentetan Sinyal Merah di Sektor Ekonomi dan Keuangan
Analisis yang dipublikasikan de Volkskrant membeberkan serangkaian fakta mengejutkan yang mewarnai lanskap ekonomi Indonesia belakangan ini. Salah satu peristiwa paling signifikan yang menjadi sorotan internasional adalah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Langkah mengejutkan dari pimpinan bank sentral ini terjadi di tengah gejolak pasar keuangan domestik dan tekanan hebat terhadap mata uang nasional.
Nilai tukar rupiah dilaporkan masih terus mengalami fluktuasi tajam dan kerap berada di kisaran rekor terendah sepanjang sejarah. Ketidakpastian valuta asing ini diperparah oleh memburuknya indikator pasar tenaga kerja nasional. Data terkini menunjukkan bahwa jumlah lapangan kerja di Indonesia menyusut lebih jauh sepanjang tahun ini, di mana tercatat lebih dari 30.000 pekerjaan hilang akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan berbagai unit usaha.
Di sisi lain, Presiden Prabowo tetap berpegang teguh pada angka indikator makro. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia—yang kerap digadang-gadang sebagai calon kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) atau daya beli—masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tergolong signifikan, yakni di angka 5,6 persen.
Namun, temuan de Volkskrant bersama pandangan sejumlah ahli ekonomi mengindikasikan bahwa angka pertumbuhan lebih dari 5 persen tersebut bersifat teknis semata. Angka pertumbuhan yang tampaknya stabil itu dinilai menyembunyikan masalah kerentanan struktural yang mendalam di dalam postur perekonomian nasional.
Mengurai ‘Prabowonomics’ dan Merosotnya Tingkat Kepuasan Publik
Sorotan tajam media Belanda ini juga menyasar pada model pengelolaan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, yang populer disebut sebagai Prabowonomics. Model ekonomi ini ditandai oleh pendekatan terpusat dengan penekanan peran dominan bagi Perusahaan Milik Negara (BUMN), penggelontoran proyek-properti sosial dan populis berskala raksasa, serta ketergantungan yang tinggi pada penjualan sumber daya alam.
Dampak dari dinamika politik dan ekonomi ini tercermin langsung pada preferensi publik domestik. Laporan tersebut mencatat bahwa angka kepuasan masyarakat (approval rating) terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mengalami penurunan drastis, merosot dari level awal 80 persen menjadi berada di kisaran 50 persen. Semakin sedikit masyarakat yang menaruh kepercayaan penuh pada efektivitas Prabowonomics untuk memulihkan kesejahteraan mereka.
Ketidakpastian ini juga memicu fenomena penarikan modal secara masif (capital flight). Para investor asing dilaporkan mulai menarik diri dari pasar domestik karena merasa ragu terhadap kepastian hukum dan arah kebijakan. Pada saat yang sama, kalangan warga Indonesia yang kaya memilih memindahkan dana dan aset mereka ke kawasan yang dinilai lebih aman dan stabil, seperti Singapura atau Dubai.
Jika dibedah lebih dalam, pendapatan utama negara Indonesia sejauh ini masih bergantung pada komoditas mentah seperti nikel, batubara, minyak, gas, emas, kayu, hasil perikanan, serta minyak kelapa sawit (CPO). Meskipun pemerintah selama beberapa tahun terakhir telah gencar mewajibkan investor melakukan pengolahan di dalam negeri melalui program hilirisasi, hasil yang dirasakan sejauh ini dinilai belum optimal. Sebagian besar pendapatan dari sekuritas alam tersebut justru berakhir di kantong sekelompok kecil oligarki di Jakarta serta perusahaan-perusahaan asing pendukung modal.
Manfaat dari angka pertumbuhan ekonomi nyatanya belum merembes secara merata ke lapisan masyarakat bawah. Rakyat biasa terus mengeluhkan kenaikan biaya hidup yang kian mencekik, daya beli yang tergerus, serta kepastian kerja yang semakin tidak menentu di tengah ketidakstabilan pasar modal nasional. (*)
