JAKARTA, rakyatrepublika.com-
Anggota MPR RI Effendi MS. Simbolon mengusulkan penghitungan suara pemilu didahulukan suara pileg dibanding pilpres. Khawatir terjadi chaos, rusuh oleh kelompok yang kalah, sehingga petugas di TPS akan meninggalkan TPS.
“Apakah KPU sudah mengantisipasi kalau penghitungan suara pilpres dulu, dan pihak yang kalah akan membuat kerusuhan atau chaos? Apalagi ada yang menyebut pilpres ini jihad, apa tidak menakutkan itu?” tegas politisi PDIP itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Hal itu disampaikan dalam diskusi Empat Pilar MPR RI “Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas” bersama anggota BPN Prabowo, Ferry Mursyidan Baldan dan pangamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.
Effendi meminta KPU mengantisipasi suasana pasca penghitungan suara pilpres tersebut. Sebab, kalau sudah ada yang menang dan chaos, petugas di TPS bisa meninggalkan TPS, sehingga suara caleg tak lagi dihitung.
“Kalau demikian, maka akan terjadi kekosongan konstitusional dimana seluruh kursi DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II itu akan kosong. Karenanya, saya mengusulkan penghitungan suara pileg dulu dibanding pilpres,” ujarnya.
Sementara itu terkait debat capres dia meminta tak dibiayai dengan iklan di TV swasta. “Kalau hanya Rp 2 miliar per debat, lima kali debat berarti Rp 10 miliar. Masak negara tak mampu? Sehingga setiap break, istirahat tak selalu diselingi dengan iklan,” kata anggota Komisi I DPR itu.
Ferry Mursyidan menekankan pentingnya pemilu itu berlangsung secara fair, adil, dan demokratis, agar menghasilkan pemilu yang berkualitas, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak mencederai demokrasi.
“Karena pemilu itu simbol peradaban bangsa dan akan berdampak pada kehidupan negara ke depan, maka pemilu harus jujur, fair dan adil itu dijaga bersama. Jangan sampai ada kecurangan. Kalau curang bisa menurunkan citra Indonesia di mata dunia,” kata mantan Menteri Agraria itu.
Ferry mengakui jika pemilu kali ini sebagai konsekuensi dari pemilu serentak yang disepakati DPR sendiri. “Yang terpenting semua harus mengawal proses penghitungan. Soal chaos atau tidak, kadang orang yang kuat di dapil tapi kalah di pemilu juga bisa ngamuk,” ungkapnya.
Adi Prayitno juga sepakat perlunya penghitungan suara pileg dulu dibanding pilpres. “Dengan menghitung pileg, maka eforia capres bisa dilakukan pasca pileg. Sehingga tak ada kekhawatiran suara pileg diabaikan petugas di TPS,” katanya.
Reporter : Achmad munif
Editor : Elan