JAKARTA, rakyatrepublika.com-
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan bahwa kehadiran DPD RI lima tahun ke depan ingin menegakkan sebagai penyeimbang atau check and balance, antara DPD RI dengan DPR RI, dan meminimalisir kesenjangan atau disparitas antara pusat dan daerah.
“Khususnya dalam pembangunan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, agar terjadi pemerataan pembangunan. Mengingat lahirnya DPD RI bermula dari daerah barbarenganm dengan lahirnya otonomi daerah,” kata Nono Sampono.
Hal itu disampaikan Nono dalam dialog kenegaraan “DPD RI dan Otonomi Daerah dalam bingkai NKRI bersama Wakil Ketua Komite I DPD RI, DJafar Al Katiri, pakar hukum tata negara Juanda, dan Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Lebih lanjut menurut anggota DPD RI dari Maluku itu, pemerintah harus meletakkan daerah dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945, yang lahir dari spirit reformasi Mei 1998. Setidaknya ada 5 hal yang menjadi pesan politik; otokrasi ke demokrasi, sentralisasi ke desentralisasi, ekonomi yang mandiri, hubungan luar negeri yang berdaulat, dan pendekatan keamanan menjadi penegakan hukum.
“DPD sebagai representasi daerah agar daerah sejahtera dan dalam sistem demokrasi yang kuat harus menghindari terjadinya pusat kekuasaan. Nah, sekarang ini belum sempurna, maka ke depan kewenangan DPD RI yang cukup agar mampu menyeleaaikan masalah daerah. Bahwa negara kuat jika daerah maju dan sejahtera,” katanya.
Karena itu, apa yang diperjuangkan DPD RI bersifat buttom up yaitu dari bawah (daerah) ke pusat, dan sebaliknya DPR RI dari pusat ke daerah atau top down. “DPR RI masalah sektoral, dan DPD RI kewilayahan. Tapi, bukan bikameral, karena Indoensia bukan federal,” tambahnya.
Yang pasti kalau kesenjangan itu dibiarkan, pasti akan bermasalah. Karena itu, DPD RI mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. “Baik melalui pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan perekonomian,” pungkasnya.
Reporter : Achmad Munif