PALEMBANG, RakyatRepublika.com –
Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Palembang yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Palembang, Muhammad Ridwan Saiman SH MH mengkritik kinerja Perumda Pasar Palembang Jaya terkait pengelolaan pasar di kota Palembang.
“Pertanyaannya kenapa Perumda Pasar Palembang ini terkenal tidak punya setoran PAD, karena pasarnya banyak kosong, karena lapaknya banyak kosong karena penghasilan Perumda Pasar Palembang Jaya tidak mencapai target untuk melakukan setoran kepada PAD kota Palembang,” katanya saat Dialog interaktif’ Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Terhadap UMKM kota Palembang, Sabtu (10/4) di Bongen Id Coffe, Palembang di selenggaran oleh DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kota Palembang
Menurut politisi PKS ini, kalau pasar ini diisi oleh para pedagang maka retribusi akan berjalan.
“Itulah beda retribusi dan pajak, kalau retribusi ada sesuatu yang diberikan pemerintah, fasilitas pemerintah tapi kalau pajak , enggak, pokoknya punya kamu , pemerintah ada setor pajak, bayar pajak, “ katanya.
Pajak menurutnya rata-rata kewenangannya pemerintah pusat. “Tinggal makmana kita berdagang secara jujur tadi, mungkin seperti itu,” katanya.
Dirut Perumda Pasar Palembang Jaya, Abdul Rizal Spd MM menjelaskan kalau ada 19 pasar milik Pemkot Palembang dari 19 pasar itu 16 pasar dikelola oleh Prumnda Pasar selebihnya dikelola swasta.
“ Ada dikelola benar-benar punya swasta sekitar 30 pasar jadi kurang lebih ada 45 pasar di kota Palembang ini dibawah naungan Perumda Pasar Palembang Jaya tapi harus kita kotak-kotakkan karena ada benar-benar milik swasta, ada punya pemerintah di swastakan dan ada benar-benar dikelola oleh pemerintah,” katanya.
Selain itu pasar yang dikelola Perumda Pasar Palembang Jaya jumlahnya 8000 los dan petakakan tetapi hanya berisi 3000 sampai 4000.
“Itu kami curhat dengan pak Ridwan kenapa pasar itu pemasukannya minus karena kita tergantung pedagangnya, kalau pedagangnya lari tidak ada pemasukan di pasar itu,” katanya.
Pihaknya juga siap memfasilitasi pihak APKLI kota Palembang yang ingin berdagang.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang Ana Heriana mengatakan pihaknya mengambil langkah memfasilitasi kebutuhan UMKM dengan mendistribusikan bantuan langsung dari pemerintah pusat untuk UMKM yang berhak menerima sesuai persyaratan.
“Ini supaya UMKM bangkit, mereka yang benar-benar butuh, secara detail yang tahu pihak bank penyalur,” jelasnya. Tidak saja bantuan dari Presiden, bagi UMKM terdampak juga menerima keringanan pinjaman modal tanpa bunga dan agunan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kerja sama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR),” katanya.
Turut hadir Ketua Dewan Pembina DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) kota Palembang, Abu Sari, Ketua Umum DPD APKLI Kota Palembang.(DUD)