JAKARTA, rakyatrepublika.com-
Syarat pemulangan Rizieq Shihab yang diajukan oleh Gerindra sebagai bagian dari rekonsiliasi seharusnya ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena tak ada hubungan dengan pilpres 2019.
yang menyerukan kepada Presiden terpilih Joko Widodo menolak pemulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi sebagai salah satu syarat rekonsiliasi yang diajukan kubu Prabowo Subianto.
“Jika syarat pemulangan Rizieq dijadikan bagian dari proses rekonsiliasi, maka akan menjadi preseden buruh bagi penyelenggaraan pilpres di masa mendatang,” tegas Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Menurut anggota Komisi I DPR itu, rekonsiliasi dan pemulangan Rizieq berada di dua ranah berbeda. Rekonsiliasi berada di ranah politik, sementara pemulangan Rizieq masuk ranah hukum.
“Rekonsiliasi dibutuhkan sebagai sebuah tradisi serta simbol dalam demokrasi setelah Pilpres 2019 berlangsung panas dan menimbulkan luka hingga polarisasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Pemulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi kata Bara, jelas merupakan pengkhianatan terhadap ide rekonsiliasi itu sendiri.
“Jika itu dikaitkan dengan persyaratan rekonsiliasi, itu pengkhianatan atas ide rekonsiliasi tersebut,” tambahnya.
Ke depan kasus hukum yang melibatkan Rizieq itu, dinilai Bara, akan memunculkan anggapan hal itu sebagai permainan politik. “Itu sama sekali tidak sehat. Kita ingin bahwa memang betul-betul kasus hukum dan banyak kasus yang dialami oleh Rizieq betul-betul murni masalah hukum,” pungkasnya.
Reporter : Ahmad Munif