PALEMBANG, rakyatrepublika.com-Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Nasrun Umar memimpin rapat diskusi dan pemaparan sinergi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Sumsel dengan prioritas pembangunan Sumsel tahun 2019 di Gedung DPRD Sumsel, Senin (12/3/2018).
Kegiatan ini dihadiri langsung Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi, para anggota DPRD Provinsi Sumsel dan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar mengatakan, tahun anggaran 2018 tanpa terasa sudah berjalan 3 bulan lamanya. Untuk itu, selaku pihak eksekutif sangat menginginkan arah rencana pembangunan daerah Provinsi Sumsel dapat bersinergi dengan pokok-pokok pikiran para anggota DPRD Sumsel.
“Kami inginkan bahwa terjadinya komunikasi yang ketat dan terus menerus dilaksanakan agar sinergi yang dilakukan dapat benar-benar direalisasikan dengan baik,” katanya.
Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi menyambut baik digelarnya pertemuan tersebut karena rencana kerja Pemda sangat memiliki peran strategis dalam pembangunan yang merupakan penjabaran rencana kerja pemerintah daerah. Sementara, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil riset atau penjaringan aspirasi masyarakat, sebagai bahan perumusan kegiatan dan kelompok sasaran yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumsel.
“Harapan kita bersama melalui sinergi pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumsel dengan prioritas pembangunan Sumsel tahun 2019 ini, pembangunan Sumatera Selatan kedepan dapat lebih tepat sasaran lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Ekowati Retna Ningsih menjelaskan tentang arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumsel tahun 2019 meliputi empat prioritas diantaranya pembangunan manusia berkwalitas terdiri dari empat program prioritas yakni perceptan pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan berkwalitas dan Gizi masyarakat, pemerataan layanan pendidikan berkwalitas, dan peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan pemukiman layak.
Kedua, pengurangan kesenjangan wilayah terdiri dari tiga program prioritas yakni Peningkatan konektivitas dan TIK, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan Desa, dan penanggulangan bencana.
Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi berbasis Green Growth terdiri dari lima program prioritas yakni Peningkatan nilai tambah dan produktifitas SDA berbasis inovasi daerah, percepatan peningkatan eksport dan nilai tambah industri pengolahan, peningkatan nilai tambah jasa produksi, percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja, dan peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
Keempat, stabilitas keamanan dan pemantapan reformasi birokrasi terdiri daei tiga program prioritas yakni; Kamtibmas, reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola layanan dasar.
“Untuk sinergitas ini, sampai dengan 1 April diharapkan pokok-pokok pikiran DPRD sudah masuk. Kemudian, pokok-pokok pikiran diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang artinya tidak diluar sasaran pembangunan serta disesuaikan dengan keadaan anggaran,” paparnya.
“Untuk pada OPD, hari ini batas terakhir penyerahan Rencana Kerja (Renja) melalui e-planning, ditunggu sampai dengan jam 4 sore ini, karena selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan Renja bilateral OPD dengan Bappeda,” pungkasnya. (ril)
Editor : Arman