JAKARTA, rakyatrepublika.com-
Berbagai kritik di tahun politik khususnya menjelang pilpres 2019, seharusnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, sepanjang proporsional sesuai data dan fakta untuk membangun bangsa.
“Kritik dalam negara demokrasi itu sebuah keharusan, guna mengontrol berbagai kebijakan pemerintah agar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegas Sekjen Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto di Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Selain itu kata Satyo, kritik juga berfungsi untuk menimbang sebuah kebijakan apakah sebuah kebijakan sudah benar atau tidak. Karenanya ProDem berharap kepada pemerintah untuk terbiasa dengan kritik yang konstruktif.
“Jadi, kritik harus dilihat sebagai upaya untuk memastikan negara menjalankan fungsi utamanya dalam mensejaterakan rakyat,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam diskusi publik Kaukus Muda Indonesia (KMI) pengamat politik LIPI Indria Samego, mengimbau, kalau mau mengkritik kepada kinerja Jokowi, maka harus mempunyai dasar yang kuat.
“Kalau mau mengkritik Presiden Jokowi ya pakai Nawacita dulu sebagai alat ukurnya. Tidak bisa dengan semaunya sendiri berdasarkan alat ukurnya sendiri,” jelas Indria. (Achmad Munif)