JAKARTA, rakyatrepublika.com-
Upaya memolitisir kasus penganiayaan yang belum jelas terhadap Ratna Sarumpaet, pada saat bangsa ini berduka dan berbela sungkawa atas gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, sikap itu sungguh tidak tepat.
Tindakan tim Prabowo itu menunjukkan kepentingan politik lebih dominan daripada mendengarkan suara kemanusiaaan untuk membantu korban bencana alam. “Kita ini negara hukum,” tegas Sekjen PDIP, Hasto Kistiyanto di Jakarta, Rabu (3/10/2018).
Jika tim pemenangan Prabowo – Sandi betul-betul memiliki bukti otentik atas penganiayaan tersebut, Hasto minta segera laporkan ke polisi dengan menempuh jalur hukum dan minta visum et repertum sehingga publik mendapatkan kejelasan dari persoalan tersebut.
“PDIP mengajak seluruh warga bangsa. Khususnya para elit politik, agar benar-benar bertindak tulus dengan mengedepankan mata hati dan perkuat bela rasa serta melakukan hal2-halnyata untuk bantu korban bencana alam,” ujarnya.
Menurut Hasto, berbagai penggiringan opini seolah terjadi kekerasan atas Ratna Sarumpaet dan kemudian menuduhkan hal itu sebagai tanggung jawab Pak Jokowi sangat tidak elok, dan menyerang kecerdasan publik.
“Rakyat tahu bahwa Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf tidak memiliki tradisi kekerasan sama sekali. Sementara yang disana memiliki banyak pengalaman kelam terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan,” jelas Hasto.
Dengan demikian, apa yang dipertontonkan dengan memolitisasi kasus kekerasan secara sepihak tanpa adanya laporan ke polisi dan keterangan resmi dari rumah sakit, hanya menghadirkan atraksi playing victim yang tidak etis dan telah mengusik rasa kemanusiaan kita.
Sebab, saat ini perhatian seluruh bangsa ditujukan pada upaya menolong rakyat yang menjadi korban bencana. Kehadiran Pak Jokowi hari ini kembali ke Palu karena suara hati kemanusiaan itu.
“Pembelaan yang diungkap atas kasus Ratna Sarumpaet oleh tim Prabowo tersebut hanya akan positif apabila mereka juga membela lebih hebat lagi terhadap Kasus Semanggi ataupun penculikan aktivis serta pembunuhan Marsinah di era Rejim Soeharto,” pungkasnya.
Reporter : Achmad Munif
Editor : Elan