PALEMBANG, rakyatrepublika.com- Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki menyampaikan tanggapan dan jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Selasa (13/11/2017).
Wagub Sumsel ini menggapi saran dari fraksi Partai Amanat Nasional dan fraksi Golkar pada rapat paripurna XXXV DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri langsung Ketua dan Wakil DPRD Sumsel. Dirinya menyebutkan Pemprov Sumsel sependapat dengan saran yang disampaikan sebelumnya dimana Pemprov berencana memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan PAD dan juga bertambahnya investasi dan meningkatan skala usaha yang akan mewujudkan signifikansi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Kami sependapat dengan saran yang disampaikan agar optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terukur baik di sektor pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan maupun dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,” ujarnya.
Selain itu, kata Ishak dimana saran yang disampaikan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar terukur dan menjadi perhatian dari Pemprov Sumsel.
“Nantinya dalam orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja dalam rangka memenuhi kebutuhan birokrasi. Dengan demikian maka hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan tetap menjadi prioritas utama dalam Rancangan APBD Provinsi Sumsel,” tambahnya.
Dan juga, Ishak pun langsung menanggapi dari fraksi Golkar dimana dirinya pun sependapat terhadap saran Pemprov Sumsel tidak hanya terkonsentrasi pembangunan di perkotaan tetapi juga memperhatikan pembangunan di kabupaten terutama pembangunan jalan yang saat ini di ruas jalan dalam keadaan rusak dan perlu perhatian khusus untuk segera dilakukan perbaikan, nasional maupun jalan provinsi agar dapat meningkatkan daya dukung kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat.
“Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah agar dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya dan tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan, hal tersebut tetap menjadi perhatian kami,” pungkasnya. (ril)