PALEMBANG, rakyatrepublika.com –
Proses pelaksanaan pembangunan pasar cinde menjadi Aldiron Plaza Cinde (APC) banyak menuai kontroversi, pasca dikeluarkannya SK penetapan oleh Walikota Palembang H Harnojoyo perihal bangunan pasar cinde menjadi cagar budaya yang harus di lestarikan dengan nomor 179a/KPTS/DISBUD/2017 banyak lapisan masyarakat yang tidak sepakat kalau pasar cinde direvitalisasi dan disulap menjadi pasar modern.
Hal ini disampaikan Ketua Pusat Informasi Advokasi Pedagang Pasar Cinde yaitu Andreas, dirinya mengatakan selain hal tersebut tidak sejalan dengan perundang- undangan yang ada, apa yang dilakukan pemerintah akan sangat merugikan masyarakat sumatera selatan khususnya warga palembang dengan hilang nya salah satu cagar budaya yang notabenenya adalah salah satu icon kota palembang, penetapan pasar cinde sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan juga dituangkan dalam UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.
“Selain melanggar Undang- Undang cagar budaya, pembangunan pasar cinde menjadi pasar modern juga melanggar UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan dimana para pedagang yang sebelumnya bejualan di pasar cinde dipindahkan sementara ke ruas jalan letnan jaimas dan jalan cinde welan,” ujarnya.
Dari sisi keamanan, ujar Andreas, jelas tidak terjamin dan begitu juga dari sisi estetika keindahan kota menjadi terganggu dan tidak sedap dipandang, di samping juga banyak terjadi praktek pungli dan jual beli lapak yang dilakukan oleh oknum pasar cinde secara sistematis dan terorganisir, hal ini sangat merugikan bagi para pedagang.
,” pembangunan pasar cinde terindikasi dipaksakan karena sesuai dengan SK Walikota palembang tentang pelestarian cagar budaya yang telah diterbitkan tidaklah diindahkan oleh pemerintah provinsi sumatera selatan dalam hal ini Gubernur Sumsel Alex Nourdin,” pembangunan ini terkesan dipaksakan, padahal ini jelas – jelas melanggar undang-undang,” katanya.