PALEMBANG, rakyatrepublika.com– Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar rapat identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis pada Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kabupaten/Kota se-Sumsel yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 22 Februari 208.
Acara tersebut dihadiri langsung dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, dipimpin langsung ketua tim Adlinsyah Malik Nasution. Rapat identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis diawali pada Pemerintah Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (19/2).
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi jajaran pemerintah Provinsi Sumsel yang memiliki komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi terintegrasi. Menurutnya, sebelum rapat tersebut sudah dilakukan diskusi singkat bersama beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di kantor KPK di Jakarta beberapa hari yang lalu, membahas tentang gambaran mengenai program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis pada Pemerintahan di Provinsi Sumsel.
“Kita sudah bertemu dengan beberapa SKPD di Jakarta diskusi singkat tentang gambaran di Sumsel seperti apa. Saya sudah ada gambaran tentang Sumsel. Menurut saya, udah gak banyak lagi yang mau dibenahin, Sumsel sudah sangat baik, namun tidak ada salahnya untuk kita saling mengingatkan,” ungkapnya.
Lanjut Adlinsyah Malik Nasution, Provinsi Sumsel sebagai daerah dilaksanakannya rapat identifikasi awal program pemberantasan korupsi terintegrasi dan sektor strategis tersebut tidak didasarakan hal lain melainkan karena sudah gilirannya.
“Sebetulnya pemilihan wilayah untuk dilaksanakan kegiatan ini tidak ada maksud lainnya, karna memang sudah urutannya. Jadi, tidak ada pertimbangan lainnya atau karena apa kita laksanakan di sini. Setelah daerah lain yang kita kunjungi, Sumsel menjadi daerah yang ke sepuluh. Sebelumnya, ada 3 daerah pertama yang di pilih yakni, Sumatera Utara, Riau dan Banten yang memang betul dipilih karena rawan korupsi karena semua kepala daerahnya tersandung kasus korupsi,” katanya.
Menurut Adlinsyah Malik Nasution, hari pertama dimulai dengan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sumsel, selanjutnya 3 hari kedepan akan kita undang seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumsel secara bergilir.
“Sumsel ini buka hal yang baru bagi saya, saya sudah beberapa kali datang kesini, mudah-mudahan pertemuan kita ini menghasilkan formula yang kuat dalam pencegahan korupsi terintegrasi di Sumatera Selatan. Kita berencana Jum’at besok mau ke DPRD untuk menyampaikan hal ini semua. Jadi maksudnya bukan hanya eksekutif tapi legislatif juga kita ingatkan,” ujarnya.
Pertemuan bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI tersebut dihadiri langsung seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel tanpa diwakili. Pertemuan membahas beberapa tema di antaranya tentang perencanaan dan penganggaran daerah, penggunaan teknologi informasi, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh masing-masing OPD.
Di kesempatan yang sama Sekda Provinsi Sumsel, H. Nasrun Umar mengatakan, sesuai surat Gubernur Sumsel tentang pertemuan bersama Tim KPK RI, kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov. Sumsel tanpa diwakili dengan harapan kegiatan itu dapat menjadi motivasi dan pendorong mewujudkan masyarakat yang anti korupsi di Sumsel.
“Pemberantasan korupsi sangat memerlukan pendekatan khususnya pada sektor strategis dan didukung komitmen bersama pemerintah daerah. Kita sudah mempresentasikan berbagai masalah yang dihadapi kepada KPK di Jakarta beberapa waktu lalu, rapat ini menjadi tindak lanjutnya,” ujar Nasrun Umar.
Nasrun Umar menyimpulkan bahwa terwujudnya program pencegahan korupsi terintegrasi di Sumsel akan tergantung pada tiga poin penting yakni komitmen pemimpin daerah, dimana Sumsel harus menjadi daerah percontohan dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Kemudian, Integritas pejabat, seperti yang sudah dilaksanakan lelang jabatan untuk mengetahui integritas sebagai pemegang jabatan. Selanjutnya, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang harus berfungsi dengan baik dengan terus menerus melakukan audit. “Saya harapkan seluruh OPD dapat mengikuti dengan aktif karena tidak gampang menghadirkan narasumber dari KPK ini,” tegasnya.
Nasrun Umar menambahkan, apa yang dilaksanakan tim KPK tersebut merupakan penyempurnaan dari apa yang telah diupayakan Pemerintah Provinsi Sumsel selama ini dalam pencegahan korupsi terintegrasi.
“Bahkan tadi disampaikan tim KPK berulang-ulang bahwa Provinsi Sumatera Selatan termasuk yang sudah baik dalam upaya pencegahan korupsi,” pungkasnya. (ril)